Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2025

• Previous
• Next
• Last ››

Tidak hanya di pesisir, kerajaan-kerajaan di pedalaman juga membentuk persekutuan Pitu Ulunna Salu (tujuh kerajaan hulu) yang terdiri dari Tabulahan, Rantebulahan, Aralle, Mambi, Matangnga, Tabang, dan Bambang. Kedua persekutuan tersebut sering terlibat konflik seperti Perang Lahakang, Sungkiq, dan Damadamaq. Sehingga Raja Tomepayung dari Balanipa sebagai perwakilan Pitu Babana Binanga bertemu dengan Raja Londong Dahata dari Rantebulahan sebagai perwakilan Pitu Ulunna Salu membuat perjanjian allamungan batu di Luyo Balanipa untuk menyatukan wilayah Mandar baik di pesisir maupun di pedalaman. Mandar menjadi kerajaan maritim yang kuat dan disegani.[9][10] Masa Kolonial[sunting | sunting sumber] Rumah panggung Mandar di tahun 1930-an Kerajaan di Mandar pesisir merupakan sekutu dari kerajaan besar lain yaitu Gowa (Makassar), terutama dalam konfliknya melawan Bone dan Belanda. Salah satunya adalah penyerangan Pulau Buton yang menampung Raja Bone di tahun 1667. Armada Mandar dan Gowa disambut oleh pasukan Buton dan Belanda yang dipimpin Cornelis Speelman sehingga Gowa mengalami kekalahan dan pasukannya ditawan. Gowa terus mengalami kekalahan sehingga jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1667 melalui Perjanjian Bungaya. Pasukan gabungan Belanda dan Bone kemudian menyerang Mandar hingga mereka mengakui kekuasaan Belanda pada tahun 1674. Namun Belanda tidak benar-benar menguasai Mandar sampai tahun 1905. Tahun 1909, Belanda mulai menata administrasi di wilayah Mandar dengan mendirikan Afdeling Mandar yang mencakup Pitu Ulunna Salu dan Pitu Babanga Binanga dengan ibu kota di Majene. Afdeling tersebut berada di bawah Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden (Kegubernuran Sulawesi dan dependensinya) yang berkedudukan di Makassar. Tahun 1916, Afdeling Mandar kembali ditata sehingga mencakup empat onderafdeling yang terdiri dari Mamuju, Polewali, Mamasa, dan Majene. Afdeling Mandar menjadi cikal bakal Provinsi Sulawesi Barat dan keempat onderafdeling sebagai kabupaten di dalam provinsi tersebut.[9] Pembentukan provinsi Sulawesi Barat[sunting | sunting sumber] Setelah merdeka, di wilayah ini dibentuk merupakan bagian dari Kabupaten Mandar terdiri tiga kecamatan yaitu Mamuju, Majene, Polewali Mamasa. Ketiga daerah kabupaten ini masih termasuk wilayah Provinsi Sulawesi. Pembentukan Provinsi Sulawesi bagian Barat telah diperjuangkan sejak tahun 1962. Pada masa itu di pulau Sulawesi terdapat 3 Provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara. Namun, pada tahun 1963 usulan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat tidak disetujui oleh pemerintah pusat karena beberapa alasan. Sebagai gantinya, pemerintah memekarkan Sulawesi bagian selatan menjadi Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat kembali menemukan momentumnya pada tahun 1999 pasca-reformasi. Terbentuknya beberapa provinsi baru di Indonesia seperti Provinsi Banten, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Gorontalo menjadi api penyulut perjuangan semesta rakyat untuk membentuk provinsi Sulawesi Barat. Perjuangan panjang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat akhirnya terwujud melalui UU No. 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru pada tanggal 5 Oktober 2004.[11] Selain pemekaran provinsi, wilayah ini juga mengalami pemekaran kabupaten. Tahun 2002, Polewali Mamasa dipecah menjadi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa. Kabupaten Mamuju dimekarkan menjadi Mamuju Utara di tahun 2003 dan Mamuju Tengah di tahun 2012. Tahun 2017, Mamuju Utara mengubah namanya menjadi Kabupaten Pasangkayu sehingga sama dengan nama ibukotanya.[12] Geografi[sunting | sunting sumber] Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat Letak Sulawesi Barat di Pulau Sulawesi dengan garis lintang 00045'59''–03034'00'' Lintang Selatan dan 118048'59''–119055'06'' Bujur Timur. Provinsi ini perbatasan wilayah Sulawesi Barat yaitu Sulawesi Tengah di bagian utara, Sulawesi Selatan di bagian Timur dan Selatan dan Selat Makassar di bagian Barat. Pemerintahan[sunting | sunting sumber] Gubernur[sunting | sunting sumber] .mw-parser-output .hatnote{font-style:italic}.mw-parser-output div.hatnote{padding-left:1.6em;margin-bottom:0.5em}.mw-parser-output .hatnote i{font-style:normal}.mw-parser-output .hatnote+link+.hatnote{margin-top:-0.5em}Artikel utama: Daftar Gubernur Sulawesi Barat Dewan Perwakilan[sunting | sunting sumber] Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Sulawesi Barat dalam dua periode terakhir. Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode 2014–2019 2019–2024 PKB 1 2 Gerindra 6 4 PDI-P 4 6 Golkar 9 8 NasDem (baru) 2 6 PKS 2 0 PPP 2 1 PAN 5 2 Hanura 3 4 Demokrat 10 9 PKPI (termasuk PKP) 1 0 Perindo (baru) 3 Jumlah Anggota 45 45 Jumlah Partai 11 10 Kabupaten[sunting | sunting sumber
Data diambil dari WikiPedia.

Peta Provinsi Sulawesi Barat