Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2023

• Previous
• Next
• Last ››

Terdapat pula jabatan tinggi lainnya yaitu: "Patila" (Mangku Bumi) selanjutnya disebut Jogugu. "Wulea Lo Lipu" (Marsaoleh) setingkat dengan camat. "Bate", merupakan pemimpin dari Badan Musyawarah Rakyat (Bantayo Poboide). Setiap kerajaan mempunyai suatu Bantayo Poboide yang berarti ruang tempat bermusyawarah. Di dalam ruang inilah diolah dan dirumuskan berbagai persoalan negeri. Adapun tugas dari Bantayo Poboide adalah sebagai berikut: Menetapkan adat dan hukum adat. Mendampingi serta mengawasi pemerintah. Menggugat Raja. Memilih dan menobatkan Raja dan pembesar-pembesar lainnya. Bantayo Poboide dalam menetapkan sesuatu, menganut musyawarah dan mufakat untuk menghendaki suatu kebulatan suara dan bersama-sama bertanggung jawab atas setiap keputusan bersama. Demikianlah gambaran singkat tentang sejarah dan pemerintahan pada kerajaan-kerajaan di Daerah Gorontalo yang berlandaskan kekuasaan rakyat atau demokrasi. Pusat Perdagangan (Niaga) Gorontalo merupakan salah satu wilayah tertua di Pulau Sulawesi selain Kota Makassar dan Manado. Lokasi yang strategis Gorontalo yang berada di jalur pelayaran dan perdagangan antara wilayah Utara dan Selatan, serta dengan diapit oleh dua perairan (Laut Sulawesi dan Teluk Tomini), menjadikan Gorontalo memiliki peran besar sebagai pusat perdagangan hasil bumi dan laut di wilayah tersebut. Peta Administrasi Provinsi Gorontalo Gorontalo sebagai sebuah kota tertua di lengan Utara Sulawesi juga memiliki peran strategis dalam jaringan pelayaran niaga karena letak geografisnya di kawasan Teluk Tomini yang menghubungkan Ternate dan Makassar. Selain itu, tersedianya emas, budak, rotan, dan kopra merupakan komoditas yang menarik kedatangan para pedagang. Gorontalo dalam konteks pelayaran niaga menjadi faktor pembentuk struktur sosial dan politik Kerajaan Gorontalo, sehingga memengaruhi perkembangan kehidupan masyarakatnya. Sebagai sebuah wilayah maritim di bagian utara Sulawesi dengan dinamika sejarah yang memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan dan komunitas-komunitas di sekitarnya, serta kekuasaan kolonial, posisi Gorontalo menjadi sentral bagi poros perdagangan dan penyebaran agama Islam di Kawasan Timur Indonesia. Para saudagar dari berbagai bangsa dan agama di Gorontalo disambut dengan terbuka oleh olongia (raja). Kegiatan pelayaran niaga dikuasai oleh olongia melalui syahbandalie (syahbandar) sebagai penghubung kepentingan olongia dengan para pedagang, seperti mengatur pajak masuk dan keluar pelabuhan, serta mengawasi dan melindungi perdagangan. Bagi para pedagang mendapatkan hak istimewa dari olongia caranya dengan menerapkan perdagangan bebas (Lapian, 1997:144). Dasar perdagangan bebas dan peraturan hak istimewa para pedagang dimaksudkan apabila olongia terlampau membatasi kebebasan para pedagang, maka mereka akan berniaga di kerajaan lain. Berlangsungnya sistem perdagangan terbuka dan bebas telah memungkinkan terjadinya peningkatan kebudayaan bagi penduduk karena menerima unsur-unsur baru dari luar. Kemajuan perdagangan Gorontalo juga menarik Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) untuk menguasainya. Pada 27 September 1677, Gubernur Maluku, Robertus Padtbrugge melakukan kunjungan pertama di Gorontalo, dan melakukan pertemuan dengan olongia dan pembesar Kerajaan Gorontalo. Padtbrugge didampingi pembesar Ternate menekan Olongia Gorontalo melalui kesepakatan Perjanjian Bungaya (Hasanuddin dan Amin, 57-59), bahwa Sultan Gowa mengakui hak-hak Ternate atas semua daerah Sulawesi yang letaknya antara Pulau Selayar dan Manado, serta semua tanah yang terbentang sampai Mandar (Pasal 17). Raja Gorontalo tidak lagi mengakui Sultan Ternate sebagai penguasanya, namun tunduk kepada Gubernur Maluku di Ternate. Kemudian disepakati perjanjian yang memuat 8 pasal antara lain dalam Pasal 1 disebutkan Sungai Gorontalo harus dibuka bagi pelayaran kapal VOC (Juwono dan Hutagalung, 2005:74-75). Kesepakatan perjanjian itu merupakan awal kekuasaan VOC untuk mengatur kepentingan politik dan ekonominya di Gorontalo.Sebuah kapal berlayar di Teluk Gorontalo (1870)Pusat Penyebaran Agama Islam Gorontalo merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur, selain Ternate, Gowa dan Bone. Penyebaran Islam ke Gorontalo kemungkinan ada sejak abad ke-14 ditandai dengan adanya salah satu tokoh penyebaran agama Islam di Gorontalo yakni Sutan Amai, kemudian diteruskan oleh raja–raja Gorontalo pada abad ke-15. Menurut Profesor Ibrahim Polontalo, proses awal masuknya Islam ke Gorontalo terdiri dari beberapa jalur, salah satunya melalui pernikahan antara raja (olongia) Gorontalo, Amai dengan putri raja Ogomanjolo, Palasa-Tomini yang bernama Owutango pada tahun 1525. Tidak hanya itu, berdasarkan penelitian yang masih berlangsung, Gorontalo sebagai jalur pelayaran utama yang menghubungkan Ternate dan Makassar sudah sejak lama menjadi tempat persinggahan dari para Ulama Hadramaut (Yaman), serta dari jazirah Arab lainnya. Bahkan jika merujuk pada proses penyebaran agama Islam di wilayah lain di Sulawesi, ada kemungkinan jika Islam pun turut disebarkan oleh para Ulama dari tanah Minangkabau. Oleh sebab itu, Gorontalo turut berperan dalam proses penyebaran Islam hingga ke wilayah "Tomini-Bocht" seperti Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara, Buol, Luwuk, Banggai, dan Donggala di Sulawesi Tengah, bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Gubernur Jenderal De Graeff yang berparade di jalan-jalan Gorontalo (1926)Masa Penjajahan (Kolonial) Pada tahun 1824 daerah Limo Lo Pohalaa telah berada dibawah kekuasaan seorang asisten Residen disamping Pemerintahan tradisonal. Pada tahun 1889 sistem pemerintahan kerajaan dialihkan ke pemerintahan langsung yang dikenal dengan istilah "Rechtatreeks Bestur". Pada tahun 1911 terjadi lagi perubahan dalam struktur pemerintahan Daerah Limo Lo Pohalaa dibagi atas tiga Onder Afdeling yaitu: Onder Afdeling Kwandang Onder Afdeling Boalemo Onder Afdeling Gorontalo Selanjutnya pada tahun 1920 berubah lagi menjadi lima distrik yaitu: Distrik Kwandang Distrik Limboto Distrik Bone Distrik Gorontalo Distrik Boalemo Pada tahun 1922 Gorontalo ditetapkan menjadi tiga Afdeling yaitu: Afdeling Gorontalo Afdeling Boalemo Afdeling Buol Proklamasi Gorontalo (23 Januari 1942) Pada dasarnya masyarakat Gorontalo mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Indikatornya dapat dibuktikan yaitu pada saat "Hari Kemerdekaan Gorontalo" yaitu 23 Januari 1942 dikibarkan bendera merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal saat itu Negara Indonesia sendiri masih merupakan mimpi kaum nasionalis tetapi rakyat Gorontalo telah menyatakan kemerdekaan dan menjadi bagian dari Indonesia. Rakyat Gorontalo dipelopori oleh Bpk H. Nani Wartabone berjuang dan merdeka pada tanggal 23 Januari 1942. Selama kurang lebih dua tahun yaitu sampai tahun 1944 wilayah Gorontalo berdaulat dengan pemerintahan sendiri. Perjuangan patriotik ini menjadi tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia dan memberi imbas dan inspirasi bagi wilayah sekitar bahkan secara nasional. Oleh karena itu Bapak H. Nani Wartabone dikukuhkan oleh Pemerintah RI sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Heroisme 23 Januari 1942 Dalam buku Memori Gorontalo Bpk Basri Amin menjelaskan bahwa peristiwa 23 Januari 1942 di Gorontalo merupakan salah satu sejarah yang dinamakan "sejarah Mentalitas", atau suatu jawaban keberanian pada zaman tersebut. Nilai moral yang diserap yaitu suatu idealitas seperti kebangsaan dan keIndonesiaan. Inti dari peristiwa itu adalah "kebebasan" dari pemerintah kolonial Belanda.[23] Perjuangan Perlawanan Terhadap Pemberontak Selain itu pada saat pergolakan PRRI Permesta di Sulawesi Utara, masyarakat wilayah Gorontalo dan sekitarnya memilih untuk berjuang bersama pemerintahan Nasional di Jakarta dan tetap menyatu dengan Negara Republik Indonesia dengan semboyan "Sekali ke Djogdja tetap ke Djogdja". Semboyan ini digaungkan pertama kali oleh Bapak Ayuba Wartabone di Parlemen ketika Gorontalo menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur. Pembentukan Provinsi Gorontalo Terinspirasi oleh semangat Hari Patriotik 23 Januari 1942, maka pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2000, rakyat Gorontalo yang diwakili oleh Dr. Ir. Nelson Pomalingo ditemani oleh Natsir Mooduto sebagai ketua Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Gorontalo Tomini Raya (P4GTR) serta sejumlah aktivis, atas nama seluruh rakyat Gorontalo mendeklarasikan berdirinya Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo terlepas dari Sulawesi Utara. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1964 yang isinya adalah bahwa Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo adalah wilayah administrasi dari Provinsi Sulawesi Utara. Beberapa bulan setelahnya tepatnya tanggal 16 Februari 2001, Tursandi Alwi sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo dilantik. Provinsi Gorontalo secara resmi disahkan pemerintah pada tanggal 22 Desember tahun 2000 setelah melalui penetapan sidang paripurna DPR RI pada tanggal 5 Desember 2000. Namun sejak awal dibentuk hingga tahun 2015, peringatan Hari Lahir Provinsi Gorontalo diperingati setiap tanggal 16 Februari, ditandai dengan dilantiknya Tursandi Alwi sebagai penjabat Gubernur pertama pada tanggal 16 Februari tahun 2001.[24] Akhirnya setelah melalui perdebatan panjang, Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi mengubah Hari Ulang Tahun Provinsi dari sebelumnya tanggal 16 Februari menjadi tanggal 5 Desember setelah disetujui oleh DPRD Provinsi Gorontalo pada sidang paripurna tanggal 19 Agustus 2015.[1]
Data diambil dari WikiPedia.

Peta Kabupaten GORONTALO